Portalberita212.com - Ditengah isu perpanjangan Freeport, pemerintah mengaku masih berunding dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) selama 8 bulan terhitung sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017. Ada 4 isu yang dibahas, yaitu perpanjangan izin operasi Freeport di Tambang Grasberg, stabilitas investasi jangka panjang, pembangunan smelter, dan divestasi saham.
Meski deadline akhir negosiasi masih 3 bulan lagi, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, ingin selesai lebih cepat, kalau bisa akhir Juli ini.
Setelah itu, rencananya pemerintah akan mengundang CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson. Jonan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan menyampaikan secara langsung hasil yang dicapai tim perundingan pemerintah dan tim perundingan PTFI kepada Adkerson. Freeport McMoRan Inc merupakan induk usaha Freeport Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat (AS).
Pertemuan tersebut tentu dapat segera terealisasi apabila perundingan pemerintah dan PTFI benar-benar selesai akhir bulan ini seperti keinginan Jonan.
“Sebetulnya (deadline) Oktober, tapi Pak Menteri kemarin sepakat pada waktu rakor di Kemenkeu itu akhir Juli. Apapun juga perkembangan atau hasil final dari tim negosiasi pemerintah dan Freeport itu akan disampaikan ke Pak Richard,” kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017) seperti dikutip Detik.
“Makanya kemarin Pak Menteri optimis dalam dua minggu ke depan sampai dengan akhir Juli (perundingan dengan Freeport) selesai, memang semangatnya Pak Menteri itu hasilnya bisa disampaikan ke Pak Richard,” ia menambahkan.
Posisi pemerintah akan diperjelas dan disampaikan pada Adkerson dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. “Apapun juga keputusannya di akhir Juli ya seperti itu ya. Pokoknya ini posisinya pemerintah demikian,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah dikritik tertutup dalam perundingan dengan Freeport.
Keputusan-keputusan penting dapat diambil dalam high level meeting antara Adkerson dengan Sri Mulyani dan Jonan.
“Di akhir bulan ini Pak Menteri bersama Menkeu akan undang Pak Richard. Akhir bulan ini untuk membahas laporan keseluruhan hasil dari tim negosiasi,” ujarnya.
Belum diketahui apakah Pemerintah sesuai janjinya bisa memaksa Freeport untuk memenuhi pembagian saham yang adil, dan bersedia membangun smelter. Atau sebaliknya Freeport yang kembali mendikte Indonesia seperti pada zaman Orde Baru.
Freeport selalu beralasan sudah mengeluarkan Investa besar, padahal itu adalah wajar saja untuk sebuah bisnis emas. Kecuali mereka akan berbisnis sektor jasa, bukan tambang.
Indonesia mesti berusaha menguasai Freeport untuk kesejahteraan rakyatnya.
18 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
Leave a Reply